Example floating
Example floating
Example 728x250
LAMPUNGNasionalPESAWARAN

Pemkab Pesawaran Dorong Penguatan Kelembagaan dan Sinergi Percepatan Perhutanan Sosial 

×

Pemkab Pesawaran Dorong Penguatan Kelembagaan dan Sinergi Percepatan Perhutanan Sosial 

Sebarkan artikel ini
Pemkab Pesawaran Dorong Penguatan Kelembagaan dan Sinergi Percepatan Perhutanan Sosial 
Pemkab Pesawaran Dorong Penguatan Kelembagaan dan Sinergi Percepatan Perhutanan Sosial 
Example 468x60

Mediaasia.co, Pesawaran – Dalam rangka pembenahan kelembagaan serta percepatan program Perhutanan Sosial, Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui Bagian Sumber Daya Alam mengadakan kegiatan pembinaan kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) di Desa Maja, Kecamatan Marga Punduh pada Rabu, (9/7/2025).

Kegiatan ini diikuti oleh tiga kelompok tani hutan yang ada di Desa Maja, yakni KTH Karya Tani, Karya Mandiri, dan Tani Makmur. Selain itu turut hadir juga Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Kabupaten Pesawaran beserta staf, Kepala KPH Pesawaran beserta staf, perwakilan Kecamatan Marga Punduh, dan Kepala Desa Maja.

Example 300x600

Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setdakab Pesawaran Alkholid  mengatakan langkah ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial, serta diperkuat oleh strategi sinergi dan kolaborasi lintas sektor yang tertuang dalam dokumen IAD (Integrated Area Development).

BACA JUGA :  Tingkatkan IPM, Pemprov Lampung Lakukan Akurasi Data Kependudukan dan Pendidikan melalui Program Inovatif RMD-Ku

“Pemerintah juga telah menegaskan komitmen lebih lanjut melalui terbitnya Peraturan Presiden Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan, yang menyertakan unsur TNI, Kepolisian, serta Pemerintah Pusat hingga Daerah, sebagai Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan,” lanjutnya.

Peraturan tersebut menegaskan bahwa pengelolaan kawasan hutan tanpa izin resmi akan dikenakan sanksi administratif, dan bisa dikenai penugasan ulang. Oleh karena itu, keberadaan izin resmi Perhutanan Sosial menjadi bentuk perlindungan hukum yang sangat penting bagi masyarakat penggarap kawasan hutan.

“Kami mengajak seluruh masyarakat penggarap yang belum memiliki izin untuk segera bergabung dan mengikuti proses legalisasi melalui skema Perhutanan Sosial. Ini adalah peluang besar yang harus dimanfaatkan demi masa depan hutan dan kesejahteraan bersama,” tutupnya. (Red)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *